Rabu (6/8) malam itu, Halimin terkejut mendengar dering telepon genggamnya dari balik lemari. "Sejak saya membeli telepon genggam itu tahun lalu, baru kali ini berdering di dalam rumah. Biasanya hanya dipakai di kota. Kalau di rumah, telepon itu hanya jadi mainan anak saya," kata warga Desa Rinding Allo, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara, Selawesi Selatan, ini.
Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rinding Allo, Halimin tahu bahwa di desanya akan dipasang jaringan telepon seluler Telkomsel, terkait Program Pemerintah Membuka Akses Telekomunikasi di Daerah Tertinggal dan Pulau Terdepan. "Tetapi, saya tidak menyangka secepat itu ada sinyal telepon di desa saya. Saya langsung menelepon adik saya di Biak, Papua, Mirayati. Kami sudah dua tahun tidak bertemu," kata Halimin.
Akses komunikasi memang selalu menjadi masalah bagi 743 warga Desa Rinding Allo, yang berjarak 64 kilometer dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara, Masamba. Jalan nasional yang menghubungkan Rinding Allo dengan Masamba rusak parah sehingga jalan itu hanya bisa dilalui mobil bergardan ganda. Waktu tempuh pun lima jam, cukup membuat penat siapa pun yang menempuh perjalanan itu.
"Di sini tidak ada sarana komunikasi. Pada tahun 2007, pemerintah memasang radio SSB, tapi radio itu sering tidak tembus dengan radio SSB lainnya. Tidak ada koran yang masuk karena jalan buruk. Kalau mencari informasi di kota, ongkos ojek perjalanan pergi-pulang Rp 200.000 karena jalan rusak," kata Halimin.
Bupati Luwu Utara M Luthfi IA Mutty pun mengeluhkan akses jalan menuju Rinding Allo. "Karena bukan berstatus jalan kabupaten, kami tidak bisa memperbaiki jalan itu. Padahal warga sangat kesulitan memperoleh akses transportasi dan berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi jalan tetap seperti itu, rusak parah," kata Luthfi.
Ketua Lembaga Adat Rinding Allo, Baligau Salong, menuturkan, jalan sebagai satu-satunya hubungan Rinding Allo dengan dunia luar pun sering terkena longsor.
"Kalau ada longsor, hubungan dengan Masamba terputus sama sekali. Kami tidak akan mendengar informasi apa-apa yang terjadi di luar sana. Kabar duka pun sering terlambat," kata Baligau.
Baligau membandingkan suasana desa di ketinggian 1.505 meter di atas permukaan laut itu dengan suasana pada masa penjajahan Belanda. Dengan polos, Baligau bahkan mengulang kisah itu dalam dialog telekonferensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehari sebelum Hari Kemerdekaan ke-63 RI.
"Dulu, kontroler perkebunan Belanda sering berlibur ke Rinding Allo, mengendarai sedan yang bisa masuk ke desa kami. Lain sekarang, hanya mobil bergardan ganda yang bisa masuk. Itu pun baru mulai 2003 karena sebelumnya badan jalan buatan Belanda telanjur menjadi jalan setapak," tutur Baligau.
Ekonomi stagnan
Rinding Allo tidak sendiri. Di tengah derasnya arus informasi di jagat ini, puluhan ribu desa di Indonesia tidak memiliki akses komunikasi dengan dunia luar. Buruknya sarana jalan membuat perekonomian masyarakat jalan di tempat.
Sejak tahun lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh melontarkan wacana pembangunan saluran sambungan telepon di 38.000 desa di seluruh Indonesia. Menurut cetak biru ide itu, saluran sambungan telepon itu harus dilengkapi akses internet sehingga 38.000 desa terpencil di Indonesia bisa mengakses internet.
Pemerintah akan menyewa jaringan telekomunikasi swasta yang bersedia membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil dengan dana Universal Service Obligation (USO). USO adalah pungutan pemerintah senilai 0,75 persen pendapatan kotor setiap perusahaan jasa telekomunikasi yang menggunakan frekuensi sebagai media jasa mereka.
Swasta dipersilakan membangun jaringan telekomunikasi di 38.000 desa yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah akan menyewa jaringan itu selama lima tahun dengan nilai sewa Rp 4,7 triliun.
Sayangnya, rencana itu terkatung-katung. Pada 2007, pemerintah melelang proyek penyewaan jaringan telekomunikasi Itu. Lelang dinyatakan gagal karena tidak satu pun peserta lelang memenuhi syarat. Lelang ulang tidak bisa dilakukan karena salah satu peserta lelang menggugat keputusan pemerintah mengulang lelang.
"Sampai sekarang, dana USO yang dikumpulkan pemerintah sejak 2006 senilai Rp 1,7 triliun. Tetapi, dana itu tidak bisa digunakan karena lelang ulang tidak bisa dilakukan. Untuk lelang ulang, kami harus menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili gugatan salah satu peserta lelang itu," kata Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan Benyamin Sura.
Beruntung persaingan bisnis telepon seluler makin ramai. Selain perang tarif yang menguntungkan konsumen, operator seluler mulai menggarap cerukan pasar yang belum terlayani, termasuk bagian dari daftar panjang 38.000 desa program USO.
Hingga Agustus, Telkomsel membangun 60 base transceiver station (BTS) di daerah terpencil yang termasuk dalam daftar 38.000 desa USO. BTS adalah jembatan penghubung antarperangkat komunikasi dengan pengguna jaringan lain. BTS yang dibangun itu adalah pico-BTS yang sanggup menampung enam sampai tujuh percakapan telepon dalam saat bersamaan.
"Apa yang kami lakukan sebenarnya tidak terkait dengan program USO pemerintah. Kami memang pernah ikut lelang proyek itu, tetapi murah sehingga tidak lolos tender. Kali ini kami hanya melakukan ekspansi jaringan dan kebetulan sebagian pasar yang kami bidik termasuk dalam 38.000 desa program USO pemerintah," kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Telkomsel Syarief Syahrial Achmad.
Awalnya Telkomsel ingin membangun BTS di 3.000 desa terpencil, namun ternyata membangun BTS di daerah terpencil tak semudah membangun BTS di perkotaan.
"Kami masih optimistis pada tahun 2008 bisa menyelesaikan 1.500 BTS di desa terpencil. Ini penetrasi pasar yang ekonomis. Di Rinding Allo, misalnya, bisa diperoleh tambahan pendapatan Rp 8 juta dari tujuh kanal yang ada," kata Syarief.
Pemerintah tampaknya bersukacita dengan pecahnya kebuntuan program USO. Presiden Yudhoyono sampai menyempatkan diri bertelekonferensi dengan warga empat desa terpencil yang kini menikmati jaringan telepon di desanya. Mereka adalah warga di Pulau Beureuh (Nanggroe Aceh Darussalam), Pulau Marone (Sulawesi Utara), Pulau Kisar (Maluku), dan Rinding Allo.
Warga di tempat-tempat yang jauh dari hiruk-pikuk Ibu Kota pun berbagi kesusahan kepada Presiden. Warga di Pulau Beureuh minta percepatan rekonstruksi pascatsunami. Warga Marore mengeluhkan sulitnya hidup di pulau terluar, termasuk sulitnya membeli bensin bersubsidi. Dan Ketua Lembaga Adat Rinding Allo, Baligau Salong, mengisahkan bagusnya jalan Masamba-Rinding Allo pada zaman Belanda.
Skema baru
Enggan menggantungkan terbukanya akses telekomunikasi daerah terpencil kepada program USO membuat pemerintah mencari skema baru pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil. Skema alternatif memberikan insentif kepada siapa pun operator yang mau membangun jaringan di desa yang masuk daftar 38.000 desa program USO.
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, pemerintah belum selesai menggodok insentif yang akan diberikan kepada operator yang membangun jaringan komunikasi di desa terpencil. Menurut dia, aturan tentang insentif itu akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
"Yang jelas, tidak ada hubungannya dengan pajak karena itu merupakan kewenangan Departemen Keuangan. Insentif yang diberikan terkait penggunaan frekuensi. Bisa saja memberikan tambahan frekuensi atau memberikan lisensi tambahan kepada operator seluler itu," kata Basuki.
Tinggal bagaimana operator seluler menyiapkan rancang bangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil. Jaringan pico-BTS yang dibangun Telkomsel di Rinding Allo, misalnya, belum menjadi jaringan telekomunikasi yang ramah terhadap daerah terpencil yang tidak mendapat pasokan listrik PLN dan jauh dari jangkauan depo Pertamina. Pico-BTS itu tidak dilengkapi pembangkit listrik mandiri dan dihidupkan dengan generator pembangkit listrik berbahan bakar bensin yang lucunya justru dihibahkan dari Telkomsel kepada warga Rinding Allo.
"Tahap awal, pico-BTS itu menggunakan listrik generator. Kami berharap pico-BTS itu bisa menggunakan jaringan listrik mikro-hidro milik warga Rinding Allo. Seharusnya bisa karena konsumsi listrik hanya 100 watt," kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Telkomsel Syarief Syahrial Achmad.
Halimin tersenyum kecut menanggapi persoalan itu. "Kalau mengambil listrik dari pembangkit listrik mikro-hidro kampung kami, itu tidak mungkin karena rumah setiap warga saja hanya mendapat jatah 50 watt. Kalau kami diberi generator pembangkit listrik, siapa yang harus mengisi bensin. Harga bensin di Rinding Allo Rp 15.000 per liter. Dan setiap malam generator itu membutuhkan 12 liter bensin," ujar Halimin.
Jelas 160 keluarga di Rinding Allo akan berat merogoh kocek untuk membeli bensin untuk generator. Apalagi, 82 keluarga di desa itu adalah keluarga penerima bantuan langsung tunai. "Mungkin cocok kalau memakai panel surya pembangkit listrik," kata Halimin menyarankan. Saran yang patut diperhatikan demi kemerdekaan berkomunikasi yang sesungguhnya.
