Sejumlah oknum hacker dilaporkan mencoba menyerang jaringan komputer KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 12 kali. Demikian dikatakan Kepala Sub Bagian Teknis dan Humas KPU Sulsel, Muhammad Adnan di Makassar.

Menurutnya, serangan itu dilakukan Sabtu (18/4) mulai sejak pukul 10.00-14.00 WITA. Namun staf teknologi informasi KPU Sulsel berhasil membendung serangan tersebut.

Langkah pertahanan yang diambil KPU yakni dengan melakukan blocking atau melindungi dan memutusakan jaringan dari luar serta melakukan pengiriman data secara offline. KPU Sulsel mengirimkan formulir daftar isian suara ke KPU kabupaten dan kota menggunakan email. Setelah diisi, KPU kabupaten dan kota akan mengirimkannya kembali dengan metode yang sama.

Langkah antisipasi lainnya, KPU tidak lagi menggunakan jaringan internet dengan sistem wireless. Sebagai gantinya, semua koneksi dihubungkan dengan kabel.

"Tidak seperti dulu lagi, KPU kabupaten dan kota mengisi data di KPU provinsi dari daerahnya masing-masing. Kali ini kami menerima formulir itu lalu mengisikannya di lembaran yang ada di KPU provinsi," ujarnya.

Adnan menyebutkan, selain KPU Sulsel, para hacker juga menyerang lima jaringan komputer KPU kabupaten dalam sepekan terakhir, yakni Tana Toraja, Luwu Timur, Luwu Tenggara, Takalar dan Parepare.

Di Tana Toraja, hacker menambah jumlah perolehan suara calon anggota DPD. Hal tersebut diketahui setelah pihak KPU Sulsel menghubungi KPU Toraja tentang pengisian jumlah suara yang sebenarnya belum dilakukan KPU Toraja.

Di Takalar, hacker mengubah jumlah suara caleg menjadi nol. Bukan itu saja, mereka juga menginstal program remote-admin ke sejumlah komputer KPU Takalar.

Akibatnya, semua kegiatan KPU Takalar yang dimasukkan dalam komputer sempat terbaca oleh para hacker dan pengoperasian sistem jaringan komputer sepenuhnya dikendalikan oleh mereka.

Kendati telah berhasil melakukan pemblokadean, namun Adnan mengakui sampai saat ini belum mengetahui secara pasti pelaku penyerangan dunia maya tersebut. Dia hanya berharap, agar semua pihak tidak mengganggu penyelenggaraan pemilu termasuk proses penghitungan suara.