Pemilu Presiden (Pilpres) akan digelar besok. Namun hingga kini belum ada kejelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai teknologi yang digunakan untuk proses penghitungan cepat hasil Pilpres.

Hingga Selasa (7/7/2009), KPU belum memberikan penjelasan resmi mengenai sistem teknologi yang akan mereka gunakan. Saat coba ditanyakan, penanggung jawab TI KPU, Abdul Aziz lebih suka menghindar.

Berkali-kali detikcom mencoba menghubungi Aziz untuk menanyakan persiapan teknologi penghitungan cepat, namun tak pernah mendapat jawaban. Saat ditemui Senin 6 Juli kemarin, Aziz juga lebih suka menghindar dari pertanyaan tersebut.

Saat ditemui 14 Juni lalu, Aziz mengatakan penghitungan cepat KPU akan dilakukan dengan sistem SMS. KPU bekerja sama dengan sebuah LSM dan operator seluler akan menyediakan nomor khusus bagi seluruh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di semua tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia untuk mengirimkan hasil penghitungan suara di TPS ke KPU pusat.

Selanjutnya hasil tersebut akan diolah oleh pusat dan ditampilkan di website khusus KPU.

Namun saat itu Aziz mengaku masih menghadapi kendala terkait penyediaan nomor dan pelatihan operasionalnya. Artinya, sistem itu belum siap digunakan. Sekarang, 1 hari sebelum Pilpres digelar, belum ada kejelasan bagaimana nasib sistem tersebut.

Tenaga teknologi informasi (TI) dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang pada Pileg lalu dilibatkan dalam real count KPU
sekarang tidak dilibatkan. Ketua timnya Husni Fahmi, mengaku hanya dilibatkan untuk proses penghitungan manual. Sementara untuk hitung cepat mereka tidak diajak terlibat.

Namun sumber detikcom mengungkapkan apa yang sepertinya enggan diungkap oleh komisioner KPU tersebut. Menurut sumber tadi, hingga saat ini belum semua TPS terhubung dengan sistem SMS yang akan digunakan untuk penghitungan cepat tersebut. Dengan demikian sangat mungkin sistem itu belum bisa bekerja besok.

Sumber tadi juga mengatakan, surat edaran ke daerah untuk pemberitahuan mengenai sistem SMS itu bahkan belum dikirim. Artinya, para penyelenggara Pemilu di daerah bahkan tidak tahu-menahu jika KPU pusat bermaksud menerapkan sistem SMS untuk hitung cepat.

Jika kondisinya seperti ini, lantas bagaimana nasib penghitungan cepat KPU?