Konvergensi ternyata bukan hanya untuk jaringan telekomunikasi saja, tapi juga untuk undang-undang yang mengaturnya. Pemerintah pun mengajukan penggabungan dua undang-undang.

Hal itu dikemukakan Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Basuki Yusuf Iskandar, Rabu (26/3/2008). Menurut Basuki, di tingkat peraturan konvergensi jaringan telekomunikasi tak hanya menyangkut undang-undang Telekomunikasi saja tapi juga penyiaran. Kedua undang-undang tersebut pun, ujar Basuki, perlu dikonvergensikan.

Ada dua skenario yang menurut Basuki bisa dilaksanakan agar kedua UU bisa konvergen. Skenario pertama adalah dengan cara merger alias peleburan. Sedangkan skenario kedua adalah harmonisasi.

Kalau digabungkan, ujarnya, artinya kedua UU dilebur demi mendapatkan sebuah UU baru yang konvergen. Sedangkan dengan skenario harmonisasi keduanya hanya disatukan dan tidak dilebur, pasal yang masih kurang akan ditambahkan. "Kami arahnya lebih ke harmonisasi," ujarnya di sela-sela Round Table Discussion: The Future of Telecommunication yang diselenggarakan oleh Center for ICT Studies Foundation (ICT Watch) dan didukung oleh detikINET di kantor Depkominfo, Jakarta, Rabu (26/3/2008).

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI, Deddy Djamaludin Malik, menilai UU Telekomunikasi memang harus segera direvisi. "UU yang ada saat ini sudah tidak applicable," ujarnya di sela-sela acara yang sama.

Deddy mencontohkan penerapan sanksi pencabutan lisensi bagi operator yang tidak mematuhi aturan. "Seharusnya mereka yang sudah lama mengantungi lisensi bisa dicabut lisensinya. Tapi karena undang-undangnya tidak applicable, jadi nggak bisa. Itu harus direvisi," ia menambahkan.

Keterangan foto: Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar (kiri) dan Anggota Komisi I DPR Deddy Djamaludin Malik (kanan) Fotografer: rou/wsh/inet.